OLEH-OLEH DARI JOMBANG

(teks dan foto: sofwan.kalipaksi)

Sampah tidak harus identik dengan kekumuhan. Idiom ini tampaknya diresapi betul oleh Bupati Jombang, H.Suyanto. Hasilnya, jangan kaget jika kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Banjardowo, yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLKH), justru lebih tampak seperti hutan wisata ketimbang sebuah area pembuangan akhir sampah. Ya, inilah fakta yang sangat langka untuk dijumpai di berbagai area TPA Sampah di negeri ini. Di banyak tempat, TPA identik dengan kekumuhan.

Memasuki kompleks TPA Jombang, kita akan disuguhi sebuah pemandangan hutan jati yang sangat rimbun. Bagi orang awam, pasti tidak akan menyangka jika beberapa tahun silam, tanah tempat jati-jati itu berdiri tegak tadinya adalah arena pembuangan sampah. Begitulah adanya. Dengan mekanisme sistem Control Land Fill, sampah yang menggunung hingga sekitar tiga meter kemudian diurug dan dipadatkan. Setelah mengalami beberapa proses, lahan bekas urugan itu pun kemudian ditanami bibit-bibit jati dan beberapa jenis pohon lainnya. Dengan luas area yang cukup luas, yakni sekitar 8,1 hektar, alhasil pengelola TPA Jombang punya cukup waktu untuk menunggu jati-jati itu tumbuh hingga besar, sebelum akhirnya dipindah ke tempat lain, karena lahan tempat mereka tumbuh akan digunakan kembali sebagai zona pembuangan sampah.

Tidak hanya itu, di kompleks ini juga terdapat lindi pengolahan air limbah. Setali tiga uang, lokasi di sekitar lindi tidak berbau seperti halnya lokasi pengolahan limbah kotoran lainnya. Apa resep Dinas LHK Jombang? “Tidak ada resep jitu, hanya menjalankan prosedur pengelolaan secara disiplin. Itu saja,” kata Machmud, Kepala DLHK Jombang.

Inovasi lain, seperti diceritakan Bupati Jombang kepada saya, pemulung diposisikan sebagai mitra, yang harus diperhatikan kesejahteraannya. “Bagaimanapun juga kita butuh pemulung. Ojo disiyo-siyo,” tegas Bupati Suyanto. Jangan disia-sia, begitu Bupati Suyanto memandang ‘korps pemulung’ di daerahnya itu. Karena itu, di kompleks TPA Banjardowo dibuatkan shelter khusus bagi para pemulung. Di sana, mereka diberi kesempatan untuk melakukan komposting. “Itu ditempuh untuk memberi kesempatan kepada mereka belajar mengolah sampah. Mulai dari produksi kompos sampai menjualnya ke tangan pembeli,” jelas Bupati Jombang.

Poin kemitraan dengan pemulung ini jelas tergolong inovatif mengingat selama selama ini di banyak daerah sering mengemuka kasus pengangkangan hak-hak pemulung yang beroperasi di kawasan TPA. Pemulung hampir selalu menjadi pihak yang tidak memiliki nilai tawar. “Tidak benar jika ada pengelola TPA dan oknum-oknum cenderung ‘menghisap’ pemulung,” tegas Bupati Jombang.

Belajar dari hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Jombang pun membentuk kelembagaan pemulung untuk mengantisipasi praktik hukum rimba dalam alur pengolahan sampah. Bahkan, di Jombang, pemulung bisa langsung menimbang sampah daur ulang untuk dijual ke penampungan yang juga disiapkan di TPA. “Mereka tidak perlu pergi ke lapak untuk menjual sampah daur ulang,” tegas Machmud, yang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) itu.

***

Sebagai sebuah kabupaten, reputasi Jombang dalam mengelola urusan sampah memang cukup impresif. Bahkan, kabupaten ini terpilih sebagai satu dari tiga kota tiga provinsi di pulau Jawa sebagai daerah pemetaan 3R (reuse, reduce, recycle), sebuah proses manajemen persampahan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Sistem pengomposan sampah di Jombang juga tergolong rapi dengan sistem meritokrasi pengomposan yang jelas. Bahkan, di beberapa kelurahan tertentu sudah dilengkapi dengan keranjang-keranjang kompos. Sistem pengomposan di Jombang bahkan bermuara pada pengepakan hasil kompos, yang kemudian dijual ke pasar sebagai pupuk.

Untuk mendukung mekanisme ini, para pegiat PKK pun dilatih cara mengolah sampah menjadi kompos. Organisasi ibu-ibu ini merupakan salah satu ujung tombak manajemen sampah tingkat lingkungan di Jombang. Cara ini sangat efektif karena sampah rumah tangga biasanya sangat berkaitan erat dengan ibu-ibu.

Saat ini peran serta warga perkotaan Jombang dalam ikut mengelola sampah sangat layak untuk mendapat acungan jempol, terutama dalam konteks pengomposan dan daur ulang Skala Rumah Tangga, yang di Jombang populer dengan sebutan Keranjang Takakura. Prinsip kerja keranjang, yang sudah dilengkapi dengan media starter, ini sebenarnya sangat sederhana. Timbunan sisa-sisa makanan yang berorganik pada keranjang ini dijaga suhunya agar tetap lembab. Hal ini dimaksudkan agar unsur mikrobiologi pada timbunan itu tetap hidup dan bekerja sebagai pengurai. Nah, ketika sudah terurai, barulah kompos itu dipanen.

***

Idiom “sampah tidak harus identik dengan kekumuhan” bisa diwujudkan. Masyarakat tidak akan sungkan untuk berjibaku dengan sampah, jika manajemen pengelolaannya tidak berdimensi kekumuhan. Nah, jika sudah begini, sepertinya sebuah solusi atas kerumitan problematika pengelolaan sampah di Indonesia satu per satu akan bisa diselesaikan.